Agama Disebut Faktor Paling dalam Intoleransi Terhadap LGBT

FAKTAIDN - Agama menjadi faktor penting yang berpengaruh pada intoleransi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Demikian dikatakan ilmuwan politik, Prof. Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani episode ‘Siapa Menoleransi LGBT?’ yang disiarkan di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 30 Juni 2022.

Saiful menjelaskan bahwa hasil survei SMRC pada Mei 2022 menunjukkan 68 persen publik Indonesia keberatan bertetangga dengan orang yang berlatar belakang LGBT.

Yang keberatan orang yang berlatar belakang LGBT menjadi guru di sekolah negeri sebesar 77 persen, dan menjadi pejabat pemerintah sebesar 78 persen.

Baca Juga: Opar Legowo Jika Bapenda Banten Direformasi

“Kalau anda punya latar belakang sosial LGBT, potensi untuk tidak diterimanya tinggi, bahkan untuk hanya sekadar menjadi tetangga,” kata Saiful dalam keterangannya.

Di antara faktor demografis yang paling kuat kata dia, berhubungan dengan penolakan pada LGBT adalah agama. Dalam analisis tabulasi silang, ditemukan bahwa warga yang beragama Islam memiliki penolakan yang jauh lebih kuat pada LGBT dibanding warga yang beragama non-Islam.

Dari 88 persen warga yang beragama Islam, 71 persen di antaranya keberatan atau sangat keberatan bertetangga dengan warga yang berlatar belakang LGBT. Sementara warga yang beragama non-Islam, hanya 40 persen yang keberatan bertetangga dengan kalangan LGBT.

Baca Juga: Kepala Bapenda Banten Setuju Seluruh Samsat Diaudit

Dikatakannya, warga Muslim yang keberatan orang LGBT menjadi guru di sekolah negeri sebanyak 81 persen dan yang keberatan mereka menjadi pejabat pemerintah sebesar 82 persen, sementara warga non-Muslim yang keberatan LGBT menjadi guru di sekolah negeri sebanyak 51 persen dan menjadi pejabat pemerintah 52 persen.

Saiful menjelaskan bahwa LGBT dalam tradisi agama apa pun memiliki kecenderungan tidak diterima. Namun menarik bahwa yang non-Muslim tidak mayoritas yang keberatan dengan LGBT sebagai tetangga, walaupun untuk menjadi guru sekolah negeri atau pejabat publik, kalangan non-Muslim juga mayoritas yang menolak, tapi bedanya masih signifikan dengan yang Muslim, sekitar 30 persen.