Menteri Nyambi Kampanye Nyapres, Pertunjukan Perilaku Politik Yang Tidak Beretika

- Minggu, 19 Juni 2022 | 10:21 WIB
Irwan Supadli, Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara /Dok
Irwan Supadli, Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara /Dok

FAKTAIDN - Menyikapi banyaknya fenomena saat ini adanya beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang lewat berbagai cara terindikasi "berkampanye" untuk dirinya dalam konstelasi pencapresan di 2024 nanti.

Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara melihat penomena ini sangat tidak elok.

"Mengingat bahwa para menteri disumpah dan digaji oleh rakyat untuk bekerja buat rakyat selama memegang jabatannya. Para menteri ini digaji rakyat bukan untuk berkampanye tentang pencapresannya," ujar Irwan Supadli, Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (19/6/2022).

Baca Juga: Disaksikan Pj Gubernur Al Muktabar, Tokoh Cilegon Didaulat Jadi Ketua Paguyuban Warga Banten

Ia memandang suka tidak suka bahwa perilaku politik menteri ini telah mencederai etika politik dan melukai hati pemegang mandat demokrasi yang sesungguhnya yaitu seluruh rakyat Indonesia.

"Saya meyakini justru perilaku menteri yang "nyambi kampanye nyapres" tersebut akan membuat muak dan antipati rakyat pada dirinya," lanjutnya.

Ia melanjutkan hak semua orang memang maju menjadi capres, tapi hendaknya hak itu diikuti dengan etika politik yang benar.

Baca Juga: Survei SMRC: Massa Simpatisan Partai NasDem Memang Pilih Ganjar dan Anies

"Nyambi kampanye nyapres, itu hanya akan membuat cacat kandidat tersebut sendiri karena ternyata baru setingkat menteri saja mereka sudah tidak bisa fokus demi memenuhi hasrat politiknya," bebernya.

Padahal jika saja mereka fokus pada kerjanya niscaya mereka akan dilirik rakyat dan partai politik. Karena elektabilitas itu akan bisa dinilai berdasarkan keberhasilan kinerjanya.

"Sebaiknya para menteri tersebut mundur saja dari jabatannya jika mau mencapreskan dirinya. Hal tersebut akan lebih elegan dan etis di mata publik," ujarnya.

Baca Juga: Lolos Seleksi Wilayah, Tim Robotik Untirta Akan Bertanding Tingkat Nasional di ITS

Terakhir ia juga memandang sudah seharusnya Presiden Jokowi memberhentikan saja para menteri yang "nyambi" kampanye nyapres.

"Karena para menteri tersebut telah mempertunjukkan perilaku politik yang tidak beretika dan akan sarat dengan politik kepentingan karena mereka memegang jabatan publik yang digaji oleh rakyat," pungkasnya. ***

Halaman:

Editor: Rizal Muhammadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemilu Milik Rakyat, Demokrasi Harus Ditegakkan

Selasa, 2 Mei 2023 | 08:30 WIB
X