Politikus PDIP yang Dicegah ke Luar Negeri oleh KPK, Ternyata Juga Menjabat Bendahara Umum PBNU

FAKTAIDN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri untuk Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mardani H. Maming.

Berdasarkan informasi, selain Mardani H Maming, adiknya yang bernama Rois Sunandar Maming juga turut dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Achmad Nur Saleh juga telah membenarkan bahwa pihaknya menerima surat permintaan dari KPK terkait pencegahan ke luar negeri atas nama Mardani H Maming.

Baca Juga: Dikabarkan Berstatus Tersangka, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri

Mardani sebelumnya pada Kamis (2/6/2022) telah diperiksa oleh penyidik KPK selama 12 jam di Gedung Merah Putih KPK. Adiknya bernama Rois Sunandar Maming juga telah diperiksa pada Kamis (9/6/2022).

Diketahui, Mardani H Maming yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Selatan itu resmi diangkat sebagai Bendahara Umum PBNU pasca Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengumumkan sendiri nama Mardani H Maming sebagai bendahara umum PBNU Masa Khidmat 2022-2027 di kantor PBNU pada Rabu (12/1/2022).

Baca Juga: MUI Kota Serang Sebut Ada 4 Anggota Khilafatul Muslimin Keluar karena Takut Ditangkap Aparat

Mardani merupakan pengusaha muda dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saat ini, dia menjabat sebagai salah satu pimpinan perusahaan PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, dua perusahaan holding yang membawahi 35 anak perusahaan.