Kursi Gubernur Banten Wahidin Halim Diambil Alih Paksa, Ini Dia yang Berhasil Mendudukinya

22 Desember 2021
FAKTAIDN - Massa aksi dari serikat buruh dan pekerja berhasil menjebol pengamanan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan masuk menyerbu ke ruangan kantor Gubernur Banten, Wahidin Halim, Rabu (22/12/2021). Massa aksi menarget sang gubernur untuk mendesak agar tuntutan buruh tentang revisi UMK 2022 bisa dikabulkan. Massa aksi merangsek masuk ke ruangan kantor Gubenur WH, namun ternyata Pendopo Gubernur di KP3B sedang kosong, dan saat itu sang gubernur tidak berkantor. Di sela-sela memanasnya aksi buruh, beredar video yang merekam aksi salah seorang buruh yang mencoba "mengambil alih" kursi Gubernur Banten. Dalam video itu, salah seorang peserta aksi yang belum diketahui identitasnya itu duduk di kursi Gubernur dan memparodikan gaya Gubernur WH yang akhirnya menerima tuntutan para buruh untuk menandatangani revisi UMK 2022. "Saya masih mau melihat sejauh mana keseriusan buruh untuk mendemo saya. Jadi silahkan kalau kalian ada yang mau menggantikan saya," ujar peserta aksi yang duduk di kursi Gubernur. Diketahui, aksi buruh kali ini adalah reaksi kekecewan yang memuncak lantaran UMK Banten 2022 tak kunjung direvisi oleh Gubernur Wahidin Halim. Buruh meminta agar Wahidin Halim dapat merevisi SK UMK 2022, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kepala daerah lain seperti Anies Baswedan di DKI Jakarta. "Alasan dari Gubernur Anies Baswedan merevisi atas dasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, serta yang dipertimbangkan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi," kata Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi kepada wartawan. Seharusnya kata Intan, Gubernur Banten juga bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah lain yang telah merevisi UMK 2022 "Tidak hanya Gubernur Jakarta, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Timur (juga). Sehingga Gubernur Banten tidak ada ketakutan untuk merevisi SK UMK," tegasnya. Dalam aksinya mereka menuntut agar upah minimum kabupaten atau kota (UMK) 2022 naik sebesar menjadi 5,4 persen. Selain itu, buruh juga tak mau kenaikan UMK 2022 mengambil dasar pertimbangan hukum PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Seperti diketahui, berikut besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten yang telah ditetapkan menjadi SK Gubernur. 1. Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan, atau tetap di angka Rp 2.800.292.64. 2. Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40, dari sebelumnya Rp 2.751.313.81 atau naik 0,81%. 3. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan, atau tetap di angka Rp 4.215.180.86. 4. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan, atau tetap di angka Rp 4.230.792.65. 5. Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90, dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56%. 6. Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51, dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17%. 7. Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.340.254.18, dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71%. 8. Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18, dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52%. (***) Penulis : Ahmad Fauzi Chan Editor : Rizal Umami

Video Lainnya

\
X